Penataan Parkir Karimun Dapat Dukungan Jukir, Aparat Diminta Jaga Kondusivitas

RAB –KARIMUN – Sejumlah juru parkir di Kabupaten Karimun menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan parkir resmi yang telah mendapatkan penugasan sesuai mekanisme yang berlaku. Para petugas lapangan berharap proses penataan parkir dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bebas dari segala bentuk tekanan yang dapat mengganggu aktivitas kerja mereka.

Menurut para juru parkir, sistem pengelolaan yang lebih terstruktur memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban petugas lapangan, mekanisme pelaporan pendapatan, serta pembinaan yang lebih jelas dibandingkan sistem yang sebelumnya berjalan.

“Kami ingin bekerja dengan tenang, mencari nafkah untuk keluarga, dan menjalankan tugas sesuai aturan yang ditetapkan. Kami berharap tidak ada gangguan yang membuat situasi di lapangan menjadi tidak kondusif,” ujar salah seorang juru parkir.

Manajemen pengelola parkir resmi juga menyampaikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dijalankan berlandaskan kerja sama yang sah dan bertujuan mendukung peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut manajemen, negara telah memberikan kepastian hukum terhadap setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan secara legal. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses yang sedang berjalan dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum apabila terdapat perbedaan pendapat.

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap warga negara, termasuk juru parkir dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara sah, berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Selain itu, Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara melawan hukum. Sementara Pasal 368 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pemaksaan untuk memperoleh keuntungan tertentu secara melawan hukum.

Manajemen berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, namun penyelesaiannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk memastikan operasional berjalan dengan aman dan kondusif, manajemen telah meminta dukungan kepada Polres Karimun serta Polda Kepulauan Riau agar para juru parkir yang bekerja secara resmi mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan tugasnya.

“Kami percaya aparat penegak hukum akan menjaga situasi tetap kondusif. Yang kami inginkan sederhana, yaitu seluruh petugas dapat bekerja dengan aman, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, dan program penataan parkir dapat berjalan sesuai tujuan,” ujar perwakilan manajemen.

Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan layanan parkir resmi yang telah ditetapkan serta meminta karcis atau bukti pembayaran sesuai ketentuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

Dengan dukungan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sistem perparkiran yang tertib dan profesional di Kabupaten Karimun diharapkan mampu menjadi contoh tata kelola pelayanan publik yang lebih modern, aman, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.